Administrative dispute resolution, as well as results in elections for governor, regent and mayor today, may raise many legal issues. Some of such issues are the State Administrative Courts inexecutable decisions, the decisions contradicting dualism and legal disharmony during stages of election. These problematic issues can lead to legal uncertainty, public confusion as well as potency for horizontal conflict. Therefore, an immediate recontruction of both administrative dispute resolution and results in election for governor, regent and mayor needs to be conducted. Through the prespective of normative legal study, it is concluded that in the future, there should be readjustments of stages in elections for governor, regent, and mayor by regarding the time constraints to solve any matter of dispute within the legal boundaries of Election Supervisory Board at provincial an regencial level or State Administrative Courts, as well as reevaluations in authorizing other form of legal institutions to solve any dispute regarding the elections results.Key words: reconstruction, administrative dispute and results in elections for governor, regent and mayor, elections for governor, regent and mayorelection Abstrak Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang selama ini sudah dilaksanakan menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan pemilihan. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada penyusunan ulang tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan memperhatikan limitasi waktu penyelesaian sengketa di Bawaslu provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota maupun di PTUN, serta melakukan peninjauan kembali pengaturan pemberian wewenang kepada badan peradilan selain Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.Kata kunci: rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemilihan gubernur, bupati dan walikota
展开▼
机译：解决行政纠纷以及今天选举州长，摄政和市长的结果可能会引发许多法律问题。其中一些问题是国家行政法院的不可执行的裁决，该裁决在选举阶段与二元论和法律不和谐相矛盾。这些有问题的问题可能导致法律上的不确定性，公众的困惑以及潜在的横向冲突。因此，必须立即重建行政纠纷解决方案，并选举州长，摄政官和市长。通过规范性法律研究的前景得出结论，未来应该通过考虑选举监督委员会法律范围内解决争端的时间限制，对州长，摄政和市长的选举阶段进行重新调整。在省级或州级行政法院，以及重新评估授权其他形式的法律机构解决有关选举结果的任何争议。关键词：重建，行政纠纷以及州长，摄政和市长的选举结果，州长，摄政王和市长选举Abstrak Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur，bupati dan walikota yang selama ini sudah dilaksanakan menimbulkan banyak permasalahan hukum。 Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN扬·蒂达克·比萨·迪克塞库西，双重主义的putusan badan peradilan扬·萨林·伯坦坦甘·塞塔·不丹·哈库姆·阿卡拉PTUN dengan tahapan pemilihan。 Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum，kebingungan masyarakat，serta berpotensi menimbulkan konflik水平。 Oleh sebab itu rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur，bupati dan walikota mutlak dilakukan。 Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan，ke depan harus ada penyusunan ulang tahapan pemilihan gubernur，bupati dan walikota dengan memperhatikan limitasi waktu penyelesaian sengketa di Bawaslu provinsi / Panwaslu Maenananan Pelanananan Peanananan Peanananan Peanananan Pelananan Melanui Peanianan Pelanusan Pelananan Planananan Pelananan Melanui Penananan Peanwanan Pelananan Planananan Pelananan Panwana Peananan Panwananan Pelanusan Kasul Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur，布帕蒂·丹·瓦利科塔。
展开▼
